Updates.
PEMERINTAHAN - Bayangkan ini, Indonesia, negara besar dengan lebih dari 270 juta penduduk, kini berada dalam situasi unik. Jakarta, yang sejak zaman kolonial menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, telah resmi dicabut statusnya sebagai Ibu Kota Negara. Tapi, tunggu dulu. Ibu Kota yang baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), ternyata masih jauh dari kata siap. Lantas, di manakah sebenarnya Ibu Kota Negara kita sekarang? Indonesia seolah-olah seperti rumah tanpa ruang tengah—kosong, tanpa titik pusat yang jelas.
Ketika kita menggali lebih dalam, pertanyaan-pertanyaan pun bermunculan. Jika status Jakarta sudah dicabut, mengapa Presiden dan para menterinya masih berkantor di sana? Bukankah seharusnya mereka menjadi yang pertama memindahkan aktivitas mereka ke IKN? Namun, kenyataannya, istana masih berdiri kokoh di Jakarta, rapat-rapat kabinet masih dihelat di tengah hiruk-pikuk ibu kota lama, dan jalannya pemerintahan tetap berada di jantung kota metropolitan.
Lalu, mengapa keputusan untuk mencabut status Jakarta sebagai Ibu Kota terasa begitu terburu-buru? Apakah ini sekadar upaya simbolis untuk menunjukkan bahwa proyek pemindahan ini "berjalan" sesuai jadwal? Atau, mungkin ada maksud tertentu di balik layar yang kita, masyarakat awam, belum sepenuhnya pahami? Ada agenda tersembunyi yang mungkin hanya diketahui segelintir orang di lingkaran kekuasaan.
Jika kita berpikir logis, bukankah seharusnya pencabutan status Ibu Kota dilakukan setelah IKN benar-benar siap? Siap dalam arti infrastruktur sudah memadai, fasilitas pemerintahan telah berfungsi, dan yang paling penting, seluruh elemen pemerintahan telah berpindah ke sana. Namun, kenyataannya, IKN saat ini masih jauh dari itu. Jalan-jalan masih dalam pembangunan, gedung-gedung masih berupa kerangka beton, dan fasilitas dasar pun belum rampung. Bagaimana mungkin status Ibu Kota bisa dialihkan ke tempat yang bahkan belum siap dihuni?
Banyak yang menduga bahwa langkah ini adalah bagian dari "showcase"—sebuah pertunjukan politik untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dengan pemindahan IKN. Tapi apa yang dikorbankan? Status Jakarta sebagai Ibu Kota dicabut, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Jakarta masih menjadi pusat aktivitas pemerintahan. Ini seperti orang yang sudah bilang mau pindah rumah, tapi masih tidur di rumah lama karena rumah barunya belum selesai direnovasi.
Pertanyaan lain yang menggelitik adalah, apakah ada kepentingan lain di balik langkah ini? Apakah keputusan ini lebih didorong oleh tekanan politik, ekonomi, atau bahkan ambisi pribadi? Ataukah ini bagian dari strategi jangka panjang yang tujuannya belum kita ketahui? Misalnya, apakah pencabutan status Jakarta dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan IKN dengan "paksaan" simbolis? Atau, apakah ada kepentingan tertentu yang ingin memastikan Jakarta tidak lagi menjadi pusat kekuasaan, entah untuk mengurangi dominasi politik Jakarta atau alasan lain yang lebih kompleks?
Namun, di tengah segala pertanyaan ini, ada satu hal yang pasti: masyarakat membutuhkan kejelasan. Pemindahan Ibu Kota adalah langkah besar yang memengaruhi banyak aspek kehidupan—ekonomi, sosial, dan bahkan psikologis masyarakat. Ketika keputusannya terasa tergesa-gesa dan tidak sepenuhnya transparan, wajar jika muncul spekulasi dan keraguan.
Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Kita berada dalam situasi di mana IKN belum jadi, tapi Jakarta juga sudah kehilangan statusnya. Sementara itu, roda pemerintahan masih terus berjalan, meskipun seolah tanpa rumah yang jelas. Di balik semua ini, harapan masyarakat adalah satu: kejelasan, transparansi, dan keputusan yang benar-benar memprioritaskan kepentingan rakyat. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita semua: apakah kita hanya akan menjadi penonton dalam kisah besar ini, atau kita akan mulai mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan besar yang memengaruhi masa depan negara kita?
Jakarta, 28 Desember 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi
Karmel 
Muhammad Makruf 
AftisarPutra 
Aa Ruslan Sutisna 
